Indeks Williamson (ukuran ketimpangan ) Provinsi Jawa Barat pada tahun 2002

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Indeks Williamson

Ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antarwilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks Williamson. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per daerah. Kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan menggunakan Indeks Williamson. Rumus dari Indeks Williamson adalah sebagai berikut:

Keterangan

CVw = Indeks Williamson

fi = Jumlah penduduk kabupaten/kota ke-i (jiwa)

n = Jumlah penduduk Jawa Barat (jiwa)

Yi = PDRB per kapita kabupaten/kota ke-i  (Rupiah)

͞y = PDRB per kapita rata-rata  Provinsi Jawa Barat (Rupiah)

 2.2 Perhitungan Indeks Williamson

Data PDRB  dan Penduduk Jawa Barat Tahun 2002

Langkah-langkah mencari Indeks Williamson

2.3 Analisis dari Data

Indeks ketimpangan Williamson yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu).

·      Jika ketimpangan Williamson mendekati o maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata.

·      Jika ketimpangan Williamson mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata.

Provinsi jawa barat pada tahun 2002 memiliki ketimpangan williamson sebesar 0,64 ( mendekati 1), maka berdasarkan ketentuan ketimpangan williamson , pada tahun 2002 di  provinsi jawa barat terajadi ketimpangan distribusi yang tinggi yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi antara daerah yang tidak merata.

Faktor-faktor penyebab ketimpangan :

1.  migrasi penduduk produktif yang memiliki skill/terdidik ke daerah-daerah yang telah berkembang, karena disana mereka dapat memperoleh upah/gaji yang lebih besar

2.   investasi cenderung berlaku di daerah yg telah berkembang karena faktor market, dll, dimana keuntungan relatif lebih besar demikian pula risiko kerugian relatif lebih kecil pada umumnya

3.   kebijakan pemerintah cenderung mengakibatkan terkonsentrasinya social dan ekonomic capital di daerah yang telah berkembang karena kebutuhan yg lebih besar.